ORI Jateng Desak Pemerintah Kabupaten/Kota Bentuk Posko Pengaduan Warga Terdampak Covid-19

- Selasa, 3 Agustus 2021 | 19:19 WIB
Rapat Penyampaian Permintaan Data dan Informasi Pemkab Brebes terkait Penanganan Pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (2 Juli 2021).(dok.Diskominfotik Brebes)
Rapat Penyampaian Permintaan Data dan Informasi Pemkab Brebes terkait Penanganan Pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (2 Juli 2021).(dok.Diskominfotik Brebes)

BREBES, AYOTEGAL.COM - Pemerintah kabupaten/kota diharapkan membetuk posko pengaduan bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19. 

Pasalnya, keberadaan posko tersebut diharapkan mampu mengefektifkan pemberian bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan merata di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida dalam rapat Penyampaian Permintaan Data dan Informasi terkait Penanganan Pandemi Covid-19 secara virtual, Senin (2 Juli 2021).

''Bagi kabupaten/kota yang belum membuka posko pengaduan, untuk membuatnya yang bisa ditempatkan di Sekretariat Pemkab/Pemkot atau di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat,''kata Farida.
 
Menurut Farida, pihaknya juga tengah melakukan pemberdayaan Street Level Bureaucracy atau aparat birokrasi yang melakukan akses langsung dengan publik. 

Untuk itu, lanjut dia, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan koordinasi menjadi kata kunci yang harus dilaksanakan secara efektif dalam situasi pandemi yang membutuhkan keputusan cepat. 

Farida menegaskan, DTKS merupakan data acuan dalam pemberian bantuan yang berisi profil tingkat kesejahteraan individu dan keluarga. 

''Problematika yang muncul selama ini yakni ketidakakuratan data. Seperti ada masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak mendapatkan ataupun sebaliknya,''ujarnya.

 
Dikatakan, koordinasi antar instansi yang lamban dalam hal sinkronisasi data dari bidang sosial dan administrasi kependudukan di tingkat pusat dan daerah juga menambah tingkat kegagalan pelaksanaan kebijakan bantuan.

Menurut Farida, respon cepat pemerintah terkait kelemahan akurasi data serta kordinasi sangat diharapkan dalam memperbaiki implementasi kebijakan pemberian bantuan saat ini karena kondisi pandemi belum bisa dipastikan kapan berakhir. 

Halaman:

Editor: Dwi Ariadi

Tags

Terkini

Serentak, Ribuan Santri di Brebes Disuntik Vaksin

Selasa, 7 September 2021 | 22:34 WIB
X