Tunggakan PBB-P2 Menumpuk, Pemkab Brebes Minta Bantuan Penagihan Piutang ke Kejaksaan

- Minggu, 22 Mei 2022 | 16:23 WIB
Pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) bantuan hukum non ligitasi untuk penagihan piutang PBB-P2 (dok.Diskominfotik)
Pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) bantuan hukum non ligitasi untuk penagihan piutang PBB-P2 (dok.Diskominfotik)

BREBES, AYOTEGAL.COM - Guna menyelesaikan persoalan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2, Pemkab Brebes menggandeng Kejaksaan.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah melakukan penandatanganan Surat Kuasa Khusus (SKK) bantuan hukum non ligitasi untuk penagihan piutang PBB-P2.

Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Bapenda Brebes, Subandi dengan Kajari Brebes Mernawati yang disaksikan Sekda Brebes Djoko Gunawan dan Kasi Datun Kejari, Yuli Fitriyanti di Aula RM D’Anglo Brebes, Jumat 20 Mei 2022.

Baca Juga: Disaksikan Habib Syech, Umi Azizah Resmikan Masjid Tertinggi di Tegal Gaya Arsitektur Timur Tengah

Menurut Kepala Bapenda Brebes, Subandi, penandatangan SKK merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Brebes dengan Kejari Brebes dalam optimalisasi pendapatan daerah.

Menurut Bandi, total tunggakan PBB-P2 dari tahun 2010 sampai dengan 2021 sebesar Rp 28.135.956.842,-. Pada cut off per 31 desember 2021 tunggakan PBB-P2 bertambah Rp 7.714.682.410,- yang merupakan tunggakan ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2021.

“Pada tahun 2022 ini kami mengajukan 3 kecamatan untuk dilakukan negosiasi berdasarkan surat kuasa khusus yaitu Kecamatan Larangan, Ketanggungan dan Bulakamba serta 6 desa yaitu Desa Wlahar, Siandong, Ketanggungan, Dukuhturi, Rancawuluh dan Desa Cipelem,” papar Subandi.

Sebelum kerjasama dengan Kejaksaan, lanjutnya, pihaknya telah melakukan penagihan secara intensif kepada desa-desa tersebut dan mengundang kepada perangkat desa yang masih memiliki tunggakan besar.

Dia berharap dengan dilakukannya negosiasi oleh Kejaksaan Negeri Brebes kepada desa–desa tersebut lebih menjadi perhatian oleh perangkat desa dan dapat segera menyetorkan uang pajak PBB-P2 ke Kas Daerah.

Baca Juga: Dua Direksi Wanita bank bjb Masuk TOP 100 Most Oustanding Women 2022

Halaman:

Editor: Dwi ariadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X