Pensertifikatan 1.000 Tanah Wakaf di Kabupaten Tegal, Target 4 Bulan Selesai, KUA Diminta Hal Ini

- Kamis, 16 Juni 2022 | 16:33 WIB
Bupati Tegal Umi Azizah menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama percepatan pensertifikatan tanah wakaf antara Kepala Kantor ATR/BPN Sutanto dan Kepala Kemenag Akhmad Farkhan. (dok.Humas Pemkab Tegal)
Bupati Tegal Umi Azizah menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama percepatan pensertifikatan tanah wakaf antara Kepala Kantor ATR/BPN Sutanto dan Kepala Kemenag Akhmad Farkhan. (dok.Humas Pemkab Tegal)

SLAWI, AYOTEGAL.COM – Sebanyak 1.000 bidang tanah wakaf di Kabupaten Tegal akan disertifikatkan dalam empat bulan ke depan.

Hal tersebut untuk mewujudkan keteraturan penyelenggaraan dan pengadministrasian tanah rumah ibadah, lembaga pendidikan dan tempat pemakaman.

Bupati Tegal Umi Azizah menyampaikan hal itu saat membuka rapat koordinasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama percepatan pensertifikatan tanah wakaf Kabupaten Tegal di Ruang Rapat Bupati Tegal, Selasa 14 Juni 2022.

Baca Juga: Bupati Tegal Ajak Generasi Digital Native Tangkal Hoaks Politik, Ini Pesan Buat Pemilih Pemula

Umi Azizah mengapresiasi langkah inovatif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal yang bekerja sama dengan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan harta wakaf dan pengelolaannya oleh nahzir.

“Saya memandang, tanah merupakan hak milik yang sangat berharga, Tanah juga berfungsi sebagai aset dengan segala hak yang melekat seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa dan sebagainya,” katanya.

Sedemikian pentingnya fungsi tanah ini, lanjut Umi Azizah, sehingga tak jarang dalam hal penguasaan dan pemanfaatannya timbul sengketa seperti klaim dari ahli waris dan sebagainya.

''Oleh karenanya, pendaftaran hak atas tanah wakat ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepastian atau kejelasan status hukum yang sesuai peruntukannya. Sekalipun akad wakafnya telah tertuang dalam akta ikrar wakaf oleh pejabat pembuat akta ikrar wakaf,''katanya.

Umi mengungkapkan, berdasarkan hasil inventarisasi atau pengumpulan data bidang tanah, tidak sedikit aset tanah wakaf yang belum bersertifikat.
''Hal tersebut tentunya dapat menghambat pengelolaannya untuk kesejahteraan umum maupun kepentingan umat, seperti dalam hal penerimaan bantuan dari pihak-pihak tertentu, termasuk Pemerintah yang mensyaratkan bukti legalitas sertifikat tanah dari nahzir,''lanjutnya.

Baca Juga: Miris, Remaja di Brebes Tega Perkosa Bocah Usia 4 Tahun, Gemar Nonton Video Porno lewat HP

Halaman:

Editor: Dwi ariadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X