Stunting Butuh Penanganan Cepat, Bupati Tegal: Dinas Jangan Saling Lempar Kewenangan

- Kamis, 16 Juni 2022 | 21:40 WIB
Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie menandatangani komitmen bersama penanganan stunsting saat pada acara rembuk stunting dan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Tegal di Hotel Grand Dian Slawi,  (dok Humas Pemkab Tegal)
Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardie menandatangani komitmen bersama penanganan stunsting saat pada acara rembuk stunting dan pengukuhan tim percepatan penurunan stunting (TPPS) Kabupaten Tegal di Hotel Grand Dian Slawi, (dok Humas Pemkab Tegal)

SLAWI, AYOTEGAL.COM - Bupati Tegal Umi Azizah mendorong seluruh sektor pelayanan publik merespons cepat dalam penanganan kasus stunting, terutama jika mendapat laporan pengaduan dari masyarakat.

Pernyataan tegas ini disampaikan Umi Azizah saat membuka Rembuk Stunting dan pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Tegal di Hotel Grand Dian Slawi, Senin 13 Juni 2022.

Umi Azizah mengakui dirinya mendapat laporan pengaduan dari masyarakat terkait kondisi balita stunting akibat kekurangan gizi yang juga mengidap penyakit tuberkulosis paru.

Baca Juga: Bakti Sosial di Slawi, Dirlantas Polda Jateng Berikan Alat Bantu Jalan ke Difabel

Balita tersebut, lanjut dia, memang sudah mendapat makanan tambahan berupa susu dari bidan desa, akan tetapi belum cukup jika melihat kondisinya yang perlu pendampingan intensif.

Umi pun sempat mendapatkan kiriman foto-foto balita tersebut dari pengelola kanal pengaduan masyarakat Pemkab Tegal.

“Saya minta dinas terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial segera cek kebenarannya di lapangan. Karena sejak dilaporkan ke PIC (person in charge layanan Lapor Bupati Tegal) Dinkes Jumat 10 Juni 2022) lalu, belum ada laporan tindaklanjutnya,” kata Umi.

Di sini, Umi meminta Dinas Kesehatan bisa membenahi layanannya, termasuk dinas terkait penyelenggaraan bantuan sosial agar membantu rakyat kecil yang sedang kesusahan dan membutuhkan pertolongan.

Menurutnya tidak saja komitmen di atas kertas yang diperlukan, tapi juga harus ada evaluasi menyeluruh pada layanan publik agar tidak menyulitkan warga.

“Jangan sampai ada saling lempar dengan dalih kewenangan dan prosedur. Ini rakyat kecil yang bisa saja tidak tahu menahu soal birokrasi. Harus bisa dibantu, termasuk pemerintah desa yang katanya hanya datang mendata saja, tapi sampai sebulan tidak ada tindaklanjutnya,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Dwi ariadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X