PPID Kota Tegal Lolos Uji Verifikasi Komisi Informasi Jawa Tengah, Raih Skor 99,60

- Selasa, 22 November 2022 | 18:35 WIB
Visitasi Verifikasi Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2022 di Command Room Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Tegal, Selasa 22 November 2022.  (dok)
Visitasi Verifikasi Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2022 di Command Room Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Tegal, Selasa 22 November 2022. (dok)

TEGAL TIMUR, AYOTEGAL.COM – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah menyatakan, Pemerintah Kota Tegal Kota Tegal lolos uji verifikasi sehingga berhak mengikuti uji publik di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di Semarang pada pertengahan Desember 2022 mendatang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KI Provinsi Jawa Tengah, Zainal Abidin Petir usai melaksanakan Visitasi Verifikasi Pemeringkatan Badan Publik Tahun 2022 di Command Room Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Tegal, Selasa 22 November 2022.

“Hari ini verifikasi faktual kaitan derngan keterbukaan informasi publik dan alhamdulillah Pemerintah Kota Tegal mendapatkan nilai 99,60 sehingga lolos masuk uji publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah di pertengahan Desember ini,” ujar Zainal Abidin Petir.

Baca Juga: PLN UP3 Tegal Sukseskan Penyalaan Tambah Daya Sektor Industri

Hadir menerima visitasi, Pj. Sekda Kota Tegal Sri Primawati Indraswari mewakili Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono yang didampingi Ilham Prasetyo Asisten 3, Kepala Dinkominfo Markus Wahyu Priyono, dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Admin Pengelola Data PPID Pelaksana masing-masing OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

“Kami juga sudah menyampaikan beberapa hal kepada Pemerintah Kota Tegal bahwa harus ada kesadaran dari masing-masing OPD untuk terbuka informasinya. Jangan sampai ada kesan bahwa pemerintah mempersulit ketika ada masyarakat yang meminta informasi publik. Jadi informasi publik yaitu semua anggaran, kegiatan dan kebijakan harus terbuka,” kata Petir.

Dijelaskan oleh Petir, menurut UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik termasuk eksekutif itu harus terbuka.
“Ketika tidak terbuka atau tidak diberikan informasinya, bisa dipidana. Ancaman pidananya setahun, tapi kalau sampai dipidana badan publik ini kok memalukan. Siapa yang bisa memidanakan, masyarakat termasuk LSM atau Ormas. Tapi tidak serta merta ormas dan LSM, tidak bisa memidanakan, karena ada prosedurnya. Jadi melewati sengketa ke Komisi Informasi,” tutur Petir.

Baca Juga: Satpol PP Kabupaten Tegal Go To School, Soroti Krisis Moral di Kalangan Pelajar

Menurut Petir, nilai 99,60 dalam Visitasi Penilaian oleh Komisi Informasi tersebut berasal dari lima komponen yang dinilai. Mulai dari Presentasi,
Info Berkala, Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi Dikecualikan, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Petir menyarankan agar penilaian di Uji Publik mendapat hasil yang maksimal supaya dihadiri langsung oleh Kepala Daerah dan atasan PPID yakni Pj. Sekda.

Halaman:

Editor: Dwi ariadi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

BTN Gelar IPEX 2022 Bidik KPR Baru Rp1,5 Triliun

Senin, 21 November 2022 | 10:29 WIB

BTN Bidik Potensi KPR Subsidi 200 Ribu Mitra Gojek

Selasa, 8 November 2022 | 19:25 WIB
X